Ketua Forum Aliansi Honorer Sulawesi Barat, Fadli ZA. Foto: Dok. Istimewa
Ketua Forum Organisasi Aliansi Honorer Nasional (AHN) Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Fadli ZA, angkat bicara terkait wacana pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer mulai tahun 2023 mendatang.
Menurut Fadli, kebijakan tersebut akan menjadi ancaman serius terhadap nasib 3.500 honorer di lingkup Pemprov Sulbar jika pemerintah daerah tidak segera mencari solusinya.
“Regulasi ini sangat merugikan dan menyakiti hati para tenaga honorer, khusunya tenaga honorer kategori II mengingat pengorbanan kami baik tenaga dan waktu yang tidak sebentar menjadi bagian dari proses berjalannya pemerintahan selama kurang lebih 17 tahun di Provinsi Sulbar yang kami cinta,” kata Fadli, Jumat (21/1/2022).
Selaku Ketua Forum Organisasi Aliansi Honorer Nasional wilayah Sulbar, Fadli meminta kepada pemerintah daerah harus membuka ruang untuk tenaga administrasi dan tenaga teknis sebab tenaga itu dominan berada di instansi atau OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dia juga meminta memprioritaskan kepada tenaga honorer kategori II (K2) yang secara legalitas terdata di database BKN RI dan mempertimbangkan sisi pengabdian yang cukup lama dan usia.
Fadli menambahkan bahwa 485 tenaga honorer K2 yang ada di lingkup Pemprov Sulbar agar diupayakan untuk diakomodasi mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 diangkat menjadi ASN.
“Kalau Pemprov (Sulbar) tegas melaksanakan perintah PP 49/2018 dimaksud dengan meniadakan tenaga non-PNS tahun 2023 mendatang, hal ini bisa menyebabkan kenaikan angka pengangguran yang signifikan dan menyebabkan tolak ukur kinerja,” pungkas dia.
