Rektor Unjani Hikmahanto. Foto: Dok. TNI AD
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengapresiasi sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi krisis antara Rusia dan Ukraina.
Menurutnya, sikap tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu negara karena Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif.
“Presiden Jokowi telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina. Hal ini karena konsisten dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” kata Hikmahanto dalam keterangan, Kamis (24/2).
Hal itu dibuktikan melalui diksi yang digunakan Jokowi tidak menyebut tindakan Rusia sebagai invasi sehingga terkesan mendukung Ukraina.
Sebaliknya, tidak disebutkan pula dukungan Indonesia terhadap pengakuan Donetsk dan Luhansk oleh Rusia.
“Bila Presiden menyebut Rusia melakukan ‘invasi’ maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia,” jelas dia.
“Presiden Jokowi juga menghindari diri untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk,” lanjutnya.
Asap hitam mengepul dari bandara militer di Chuguyev dekat Kharkiv, Ukraina, Kamis (24/22/2022). Foto: Aris Messinis/AFP
Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani tersebut menegaskan, bahwa sikap yang tidak berpihak bertujuan menghindari konflik Rusia-Ukraina semakin membesar.
“Sikap tidak memihak ini bukan berarti Indonesia hendak mencari selamat, tetapi ini dilakukan agar Indonesia dapat secara aktif berupaya agar perang tidak bereskalasi menjadi besar,” ungkap dia.
Hikmahanto menyampaikan, sikap politik bebas-aktif Indonesia juga harus diwujudkan melalui usaha negara untuk mewujudkan perdamaian di sana. Hal ini dinilai penting karena pada tahun 2022 Indonesia memperoleh presidensi G20.
“Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta. Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G20,” kata dia.
Selain itu, pemerintah diimbau perlu mengantisipasi dampak perang sebab peristiwa yang terjadi antara Rusia-Ukraina bisa mempengaruhi kondisi ekonomi internasional.
“Eskalasi perang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional. Untuk itu perlu dihindari agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi ‘bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.’” tandasnya.
Presiden Jokowi pada pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (23/2/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Sebelumnya, Jokowi berbicara terkait ketegangan antara Ukraina dan Rusia yang terjadi sebulan belakangan ini. Jokowi mengaku sependapat dengan pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres.
“Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda,” kata Jokowi.
Ia menilai rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin dan kerja sama negara dalam menghadapi pandemi, memulihkan ekonomi dunia, dan mencegah kelaparan.
