Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru.
Foto: Dok. Nyoman Nuarta
Proses pemindahan ibu kota negara (IKN) masih menimbulkan polemik. Apalagi, pembangunan ibu kota baru tersebut masih bergantung ke APBN.
Persoalan itu menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis. Selain itu, ada informasi mengenai pemerintah mau mencari pegawai kontrak karena tidak ada rekrutmen CPNS tahun ini.
Berikut ini rangkuman selengkapnya berita populer di kumparanBisnis sepanjang hari Sabtu (22/1):
Proyek IKN Masih Bergantung ke APBN
Pemindahan ibu kota negara resmi dilakukan setelah DPR telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), 18 Januari 2022 lalu. Lokasinya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sayangnya, pembangunan IKN ini masih terkendala anggaran. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengusulkan pembangunan IKN akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Padahal, itu adalah anggaran penanganan COVID-19.
Menanggapi soal anggaran pembangunan IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menyebutkan untuk tahap awal pembangunan hanya akan menggunakan APBN saja.
Pembangunan tahap awal, kata Basuki, akan dilakukan mulai 2022 hingga 2024. Basuki mengatakan fokus pembangunan awal tersebut yaitu di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani di titik nol ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: Instagram/@smindrawati
Disinggung soal investasi yang masuk untuk pembangunan IKN, Basuki hanya menjelaskan pihaknya belum menerima investasi apa-apa, karena hal tersebut dikelola oleh Kementerian Keuangan. Saat ini dia hanya mengandalkan anggaran dari APBN saja.
“Semua dengan APBN. Itu anggarannya akan dicari dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Soal financing (pembiayaan) saya pasti ikuti yang disiapkan Kemenkeu. Selama ini saya dari Kementerian PUPR belum ada (investasi yang masuk). Saya hanya mengelola yang APBN,” tandasnya.
Pemerintah Cari Pegawai Kontrak
Pemerintah menegaskan tak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, namun hanya merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) alias PNS kontrak. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.
Tjahjo menjelaskan, saat ini pemerintah masih sedang menyusun berbagai kebijakan dalam pelaksanaan CASN formasi 2022 ini.
Keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022.
Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) tahun 2021 di Gedung Balai Prajurit Makodam I/BB, Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/9). Foto: Fransisco Carolio/ANTARA FOTO
Adapun pertimbangan lain tidak membuka formasi CPNS pada Seleksi CASN 2022, kata Tjahjo, masalah keterbatasan waktu. Dikhawatirkan pendaftaran CPNS tidak akan selesai tepat waktu jika dibuka pada tahun ini. Kendati begitu, formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan.
Selanjutnya, formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023, dengan mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK.
