Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berfoto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Twitter/@KemenPU
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memasukkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Sayangnya, belum disebutkan berapa jumlah anggaran tersebut.
Keputusan Sri Mulyani itu cukup mengagetkan. Sebab, program PEN sejatinya bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.
Tak hanya itu, pada konferensi pers, Minggu (16/1), Presiden Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hanya menyebutkan tiga klaster dalam program PEN 2022, yakni kesehatan, perlindungan sosial atau bansos, serta UMKM, yang total anggarannya Rp 451 triliun. Saat itu juga tak disebutkan klaster untuk IKN.
“Jadi ini akan kami desain baik untuk 2022, seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (18/1).
Adapun desainnya nanti, kata Sri Mulyani, bisa sejalan lantaran penyiapan akses infrastruktur ibu kota, bisa ditambahkan untuk kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN 2022.
Sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024, nantinya bakal menyesuaikan perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Tak hanya itu, pemerintah juga mesti mempersiapkan anggaran untuk pemilihan umum 2024.
“Untuk 2023 dan 2024, maka kami akan juga harus dengan lihat perkembangan COVID-19 dan ada juga momentum lain pemilihan umum. Harus disiapkan 2024 anggarannya mungkin akan cukup besar di 2023 dan 2024, pembangunan IKN dan ini akan dibahas bersama dengan Bappenas untuk RKP,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani membeberkan gambaran terkait pendanaan dalam pembangunan dan pemindahan ibu kota yang diberi nama Nusantara tersebut.
Dalam situs resmi ikn.go.id, Sri Mulyani menjelaskan total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota ini diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut bakal dipenuhi dengan skema APBN sebesar Rp 89,4 triliun.
Kemudian, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Rp 253 triliun, serta Rp 123,2 triliun dari pihak swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian merinci, skema pembiayaan IKN Nusantara bakal dibagi dalam lima tahap.
“Tahapan pembangunan dan pemindahan ini terdiri dari 5 tahapan. Mungkin tahapan paling kritis sesudah undang-undang diubah adalah tahapan pertama, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024,” jelasnya.
“Dan kemudian akan diikuti dengan tahap ke dua, tiga, empat dan lima yaitu dari tahun 2025 hingga 2045,” sambung Menkeu Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu merinci, pada tahapan awal pembangunan, pembiayaan bakal mempertimbangkan aspek yang dinilai paling prioritas. Di mana pembiayaan awal ini bakal menciptakan fondasi buat pembangunan dan pemindahan ibu kota.
Setelah itu, barulah kemudian dirancang rencana induk secara detail. Rencana induk ini nantinya dituangkan dalam Peraturan Presiden.
Selanjutnya, eksekusi pertama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dimulai dari akses jalan hingga infrastruktur penghubung lainnya.
“Jadi dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling prioritas sehingga momentum itu berjalan,” tambahnya.
