Azyumardi Azra Foto: Antara
Cendekiawan Prof. Azyumardi Azra khawatir pernyataan Presiden Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada tahun lalu tak sepenuhnya berujung pada kepastian gelaran Pemilu 2024.
Apalagi, belakangan penundaan Pemilu 2024 kembali disuarakan sejumlah elite partai politik yang masih berada di lingkaran Jokowi.
“Ketika pemerintah, KPU, Bawaslu, menetapkan jadwal Pemilu 14 Februari [2024], banyak yang bilang enggak ada lagi wacana presiden periode ke-3. Tapi saya kemukakan di berbagai media, jangan yakin. Saya melihat gejalanya apa yang dikatakan Pak Presiden Jokowi selalu berlawanan dengan apa yang dia lakukan,” kata Azyumardi dalam diskusi virtual di YouTube Universitas Paramadina dikutip kumparan, Jumat (4/3).
Dia bilang akan perkuat KPK, tapi buktinya melemahkan KPK. Melindungi para buruh, dia bikin UU Cipta Kerja. Enggak ada yang konsisten. Menurut saya jangan percaya dulu.–Azyumardi Azra
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu semakin curiga karena penolakan terbaru Istana terkait usul penundaan Pemilu 2024 belum santer diumumkan ke publik. Ia menyoroti hanya beberapa staf kepresidenan yang menyampaikan penolakan, namun hal itu pun tak bisa dinilai sebagai sikap resmi Jokowi.
Oleh sebab itu, ia juga menilai sikap penolakan Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya berpotensi hanya gimmick belaka.
“Peran Istana itu sudah beberapa hari [belum banyak yang ngomong], ada kawan kita paling di Deputi V [KSP]. Jadi saya, sih, dari awal enggak percaya. Hanya gimmick yang memang kelihatan polanya,” ujar Azyumardi.
Rapat terbatas dipimpin Jokowi dan Ma’ruf Amin, Senin (16/3). Foto: Dok. Pramono Anung
“Orang sering tanya juga Pilkada 2020 dilaksanakan. Ya karena ada anak dan menantunya [Jokowi] ikut, dipaksakan. Waktu itu puncak pandemi. Kenapa sekarang mau diubah? Ditunda? Ini [Pilkada 2020] enggak. Ya karena kepentingan itu,” tambah dia.
Jokowi pada 2 Desember 2019 menegaskan tidak ingin menjadi presiden 3 periode.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan,” kata Jokowi kala itu.
Masyarakat Harus Waspada
Luhut Binsar Panjaitan terima telepon saat Presiden Jokowi pidato. Foto: Tangkapan layar Twitter
Azyumardi meminta ke depannya masyarakat terus mengawal agar penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak terwujud. Ia mengingatkan, masyarakat sipil punya peran besar dalam mengawal demokrasi yang terbukti dari sejarah.
“Kuncinya kita harus waspada. Banyak masyarakat sipil yang terima kebijakan tanpa research, misalnya IKN. Penundaan pemilu masuk akal. Nah, masyarakat sipil kan dulu mainkan peran penting dalam transisi demokrasi dan Gus Dur jadi salah satu aktornya. Amien Rais dengan suksesi kepresidenan,” terang Azyumardi yang juga inisiator petisi Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara ini.
“Tanpa dukungan masyarakat sipil yang paling kuat, paling banyak pengikutnya NU dan Muhammadiyah, saya kira kita tidak bisa transisi smooth, katakanlah pada 1998, 2001,” kata Azyumardi.
“Saya kira upaya memperpanjang [jabatan presiden] ini akan terus berlanjut. Kita harus galang kekuatan. Banyak, terutama di kampus, guru besar dan dosen yang bersuara jadi harus dikonsolidasikan,” lanjut dia.
Elite Politik Jangan Main-mainlah
Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan memeriksa operasi pemadam kebakaran di hutan lahan gambut di Kalimantan (24/9/2015). Foto: Romeo Gacad/AFP
Di sisi lain, Azyumardi berharap elite-elite politik berhenti mendorong wacana penundaan Pemilu 2024 atas berbagai kepentingan. Apalagi, masih banyak persoalan di masyarakat yang dinilainya perlu segera diselesaikan, mulai dari kelangkaan minyak goreng dan pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Kalau ini terus menerus [bertambah persoalan], tetapi isu perpanjangan ini terus digulirkan, bukan tidak mungkin ketidakpuasan [pada pemerintahan Jokowi] akan meletup. Belum lagi soal JHT, JKP,” katanya.
Elite politik jangan main-mainlah. Agar mematuhi konstitusi dan pertimbangkan sensitivitas publik kita dengan berbagai masalah yang mereka hadapi.–Azyumardi Azra
“Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berteriak lewat jalur apa pun. Kita juga punya kawan di PPP, PKS, PDIP supaya mereka konsisten. Apalagi mereka punya kepentingan dengan tidak majunya lagi Pak Jokowi. PDIP jelas Puan Maharani apa sebagai capres-cawapres. NasDem juga walaupun mereka tidak punya calon,” tandasnya.
