Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun 2023 akan menjadi masa kritis bagi keuangan negara. Sebab kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan kadaluarsa tahun depan.
Dengah habisnya periode kebijakan SKB III, Bank Indonesia (BI) tidak akan lagi membeli surat utang negara untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN.
“Fokus kita tidak hanya di 2022 saat ini. Kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time. Karena pada 2023 SKB kami expired. Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjadi penjaga kami,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1).
Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem burden sharing atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Namun kebijakan tersebut akan berakhir tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, BI nantinya tetap akan membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung seperti yang dilakukan dalam SKB I, II dan III selama ini.
Untuk itu sebelum masuk ke masa kritis di 2023, dia berharap kondisi fiskal tahun ini sudah sehat atau paling tidak relatif kuat berdiri sendiri tanpa mendapat dukungan BI. Caranya yaitu dengan menekan tingkat defisit APBN di bawah 3 persen dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.
Namun di sisi lain, hal tersebut harus dilakukan pemerintah di saat tingkat inflasi dunia sedang memanas. Seperti diketahui, inflasi di Amerika Serikat saat ini sudah mencapai 7 persen.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan hal tersebut juga harus diwaspadai sebab kebijakan yang diambil AS akan berdampak pula ke negara lain termasuk Indonesia.
Untuk itu, di mengatakan saat ini yang dilakukan pemerintah adalah mencoba untuk menaikkan imunitas fiskal agar perekonomian tetap terus terjaga.
“Kita harus menaikkan imunitas kita,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers tentang kondisi perekonomian. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sebelumnya, Sri Mulyani cukup optimistis bahwa defisit anggaran tahun ini akan lebih rendah dari pagu yang ditetapkan di APBN 2022. Seperti diketahui di tahun ini pemerintah mematok defisit anggaran di angka 4,85 persen dari PDB.
Sedangkan dalam realisasi sementara APBN 2021, defisit anggaran tercatat 4,65 persen. Artinya target tahun ini justru lebih tinggi ketimbang realisasi tahun lalu. Tren yang membaik inilah yang membuat Sri Mulyani cukup percaya diri bahwa defisit juga akan membaik di tahun ini.
“(Target) defisit kita 4,85 persen dari GDP (di APBN 2022). Angka lebih tinggi dari realisasi defisit 2021 yang sangat baik. Turun drop di 4,7 persen. Kita berharap realisasi defisit 2022 akan lebih tendah dari dalam UU,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1).
Menurut Sri Mulyani, apabila pemerintah mampu menurunkan defisit, maka hal tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang sangat penting bagi Indonesia yang saat ini menghadapi ketidakpastian global.
Menurut Sri Mulyani, ketidakpastian global tersebut akan menciptakan spill over effect yang signifikan. Namun apabila pemerintah mampu menurunkan defisit maka Indonesia bisa mengatasi masalah tersebut dan laju pemulihan ekonomi tetap terjaga.
