Jusuf Kalla saat menghadiri Milad Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ke-58 di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Senin (2/9). Foto: Zuhri Noviandi/kumparan
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merupakan sosok penting dalam rekonsiliasi antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI. Kisah konflik Aceh kembali diungkap JK saat diskusi publik dalam rangka Dies Natalis 24 Universitas Paramadina, Jumat (14/1).
JK tidak menghadiri langsung diskusi berjudul “Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil” yang disiarkan via Twitter Space tersebut. Suara JK sudah lebih dahulu direkam dan kemudian diputar ulang kepada peserta diskusi.
JK mengatakan selama 77 tahun Indonesia merdeka ada 15 konflik besar yang memakan ribuan korban. Konflik itu disebabkan oleh ketidakadilan.
“Kita memahami bahwa setidaknya ada 15 konflik besar di negeri ini yang melibatkan banyak korban. Setidak-tidaknya korban seribu orang di atasnya, itu 15 kali. Jadi 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan,” kata JK, Jumat (14/1).
Salah satu dari konflik yang disebabkan ketidakadilan adalah konflik Aceh. Menurut JK, konflik di sana terjadi karena ketidakadilan ekonomi.
“Konflik di Aceh itu bukanlah bagaimana syariat Islam dilaksanakan. Karena memang sudah dilaksanakan. Tapi ada rasa ketidakadilan ekonomi di Aceh, kaya sumber daya alam tapi masyarakat tidak menikmati kekayaan itu,” kata JK.
Begitu juga dengan konflik di Poso maupun Ambon. Ketidakadilan yang memicu konflik di sana terkait dengan kepemimpinan daerah.
“Di Poso dan Ambon ketidakadilannya karena politik,” kata JK.
Maka, JK menekankan pentingnya menghadirkan keadilan di Indonesia. Apalagi, kata adil disebut dalam dua sila di Pancasila.
“Semua dapat diselesaikan bila ada rasa keadilan,” kata JK.
