Ekskavator menumpuk batu bara di area penyimpanan di Pembangkit Listrik Indonesia di Suralaya, di provinsi Banten. Foto: Reuters
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam kondisi aman di Februari 2022. Hal ini sudah direncanakan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
Pria yang akrab disapa Darmo ini pun memastikan krisis batu bara yang terjadi seperti di awal tahun ini tidak akan terulang lagi, setelah pihaknya melakukan reformasi sistem manajemen batu bara PLN.
“Komunikasi dengan pak Dirjen Minerba, kami sudah membuat perancangan pasokan batu bara di bulan Februari, kita petakan dari pasokan volume apakah balance atau tidak, ceklis sudah balance,” ujar Darmo saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (26/1).
Selain dari sisi pasokan volume batu bara yang sudah balance atau seimbang, Darmo juga melakukan pasokan volume yang sudah terkontrak tersebut sudah mendapat slot pengiriman untuk loading.
“Kemudian kita lakukan koreksi dari volume yang sudah terkontrak tersebut, baik itu dari carry-over dari Januari maupun kontrak reguler di Februari langsung kita masukan slot demi slot pengiriman untuk loading,” jelas dia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memberikan keterangan pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Tidak hanya itu, Darmo juga melakukan antisipasi dari sisi armada pengangkut baik itu vessel atau tongkang yang akan mengangkut batu bara kepada PLTU-PLTU.
“Kita juga antisipatif bagaimana menyediakan dari vessel armada baik itu vessel maupun tongkang, dan sistem enforcement yang jauh lebih baik lagi sehingga insyaallah pasokan bulan Februari juga akan aman,” tuturnya.
Adapun reformasi sistem manajemen batu bara PLN terjadi di beberapa aspek. Darmo memaparkan, aspek tersebut di antaranya dari pemilihan pemasok, kontrak, logistik, dan enforcement.
Dari sisi pemilihan pemasok dan kontrak, PLN saat ini tidak akan membuat kontrak dengan trader yang tidak memiliki tambang. “Kami reformasi kontrak menjadi jangka panjang, dari trader yang memiliki keandalan rendah kita ubah langsung dengan penambang,” kata dia.
Selanjutnya dari reformasi logistik, PLN yang tadinya fokus menggunakan logging indicator (ETA) menjadi berfokus kepada leading indicator, yaitu pengawasan di loading port sehingga jika terjadi kegagalan loading, tindakan korektif bisa lebih cepat.
Lalu terakhir, aspek enforcement yaitu melalui penerbitan Kepmen 13 Tahun 2022, monitoring pasokan diubah dari bulanan menjadi harian. Hal tersebut, menurut Darmo, efektif mengatasi krisis batu bara di 17 PLTU saat ini sudah memiliki pasokan di atas 15 HOP (hari operasi).
“Penguatan regulasi ditambah enforcement DMO, monitoring day to day Dirjen Minerba dengan PLN, telah mengubah krisis pasokan batu bara menjadi aman,” ucap Darmo.
