Foto udara kawasan rawan longsor pada proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (25/12/2021). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
Ekonom senior Faisal Basri menyebut ongkos pembangunan jalan tol era Presiden Jokowi jauh lebih mahal. Ini menurut Faisal bisa terjadi lantaran adanya praktik kolusi tender alias penunjukan langsung.
Menurut dia, biaya pembangunan untuk satu kilometer tol sekarang ini, nyaris dua kali lipat lebih mahal ketimbang era sebelum-sebelumnya.
“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme KKN, menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung. Tidak ada benchmark,” ujar Faisal dalam diskusi virtual pada Sabtu (29/1).
“Ini menyebabkan untuk membangun 1 km tol misalnya, kita butuh jauh lebih banyak modal. Di era Jokowi untuk menambah 1 km jalan butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya,” sambung Faisal.
Ia menghitung, bila pembangunan tiap kilometer tol sebelum Jokowi membutuhkan anggaran hingga Rp 4 triliun, maka di era Jokowi butuh setidaknya Rp 6,5 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menyinggung banyaknya proyek infrastruktur yang berujung pemborosan anggaran. Sebut saja pembangunan kereta cepat yang sempat mengalami pembengkakan biaya, hingga rencana pembangunan ibu kota baru yang ia nilai potensial terbuangnya anggaran.
“Di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit. Sehingga proyek-proyek mubazir, makin banyak proyek mubazir karena kongkalikong, perencanaannya tidak baik, di-mark up dan sebagainya, negara juga yang rugi,” pungkas Faisal.
Faisal Basri saat ditemui di Anomali Coffee, Menteng. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan
Kementerian PUPR mencatat, sepanjang periode kepemimpinan Jokowi, panjang tol yang sudah rampung mencapai 1.724 triliun hingga Desember 2021.
Angka tersebut, dua kali lipat dari pembangunan tol semenjak tahun 1978. Sepanjang tahun 1978-2014 hanya ada 795 km jalan tol yang Indonesia punya. Pada tahun 2015 hingga 2019 alias periode pertama Jokowi, terdapat tambahan 1.298 km jalan tol. Sehingga jumlahnya menjadi 2.093 km.
Selanjutnya, terdapat tambahan jalan tol baru sepanjang 246 km pada tahun 2020. Sehingga jumlahnya menjadi 2.339 km. Pada tahun 2021, ada tambahan sebanyak 190 km sehingga menjadi 2.529 km.
Hingga akhir periode Jokowi, ditargetkan akan ada tambahan sebanyak 1.010,8 km jalan tol lagi yang akan beroperasi. Dengan rincian sepanjang 421,8 km rampung di 2022, kemudian 338,1 km di 2023, dan 250,8 km di 2024.
