Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu bara (Simbara) yaitu sistem digitalisasi alur produksi hingga penjualan batu bara yang terintegrasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait.
Simbara akan dilakukan secara komprehensif yaitu melalui konsolidasi keseluruhan antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan peluncuran Simbara merupakan upaya penguatan sistem tata kelola mineral dan batubara dari hulu ke hilir melalui penggunaan teknologi informasi sebagai solusi fundamental atas pengelolaan minerba.
“Melalui koordinasi yang baik dari semua pihak untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan negara, Simbara hadir untuk mendukung sinergi proses bisnis dan aliran data minerba antar kementerian dan lembaga,” ujar Arifin dalam Peluncuran Simbara secara virtual, Selasa (8/3).
Menurut Arifin, melalui pengembangan sistem ini, fasilitas single submission system untuk minerba akan menjadi lebih cepat dan akuntabel. Selain itu dengan adanya Simbara maka pengawasan kepatuhan terhadap domestic market obligation (DMO) oleh badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal.
“Ini sekaligus menertibkan perdagangan minerba yang ilegal oleh pelaku usaha baik sebagai produsen maupun pedagang perantara yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara,” ujarnya.
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga berharap hadirnya Simbara dapat memberikan kepastian tidak hanya bagi dunia usaha tapi juga bagi penerimaan negara.
“Saya harap dengan munculnya Simbara akan mewujudkan tata kelola yang makin pasti makin transparan, akuntabel, akurat yang memberikan kepastian bagi penerimaan negara dan dunia usaha,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani Simbara akan mengintegrasikan berbagai proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP serta ekspor pengangkutan dan pengapalan serta devisa hasil ekspor.
“Ini sangat penting. Transparansi ini terus dibangun Kementerian Keuangan. Berapa kekayaan negara menyumbangkan terhadap penerimaan negara yang kemudian kembali lagi ke berbagai bentuk berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” tandasnya.
