My Mom My Inspiration 2021, Angkie Yudistia. Foto: Gavriela
Indonesia menjadi Presidensi G20 pada 2022. Acara ini akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, Indonesia akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam pertemuan tersebut, salah satunya isu kesetaraan penyandang disabilitas di berbagai sektor.
Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk menyertakan isu disabilitas sebagai bagian isu dalam Presidensi G20 pada 2022.
“Kehadiran isu disabilitas dalam forum tingkat tinggi ini merupakan terobosan serta kemajuan positif Indonesia sebagai tuan rumah untuk memberi ruang pada semua aspek tanpa terkecuali. Kesetaraan terhadap disabilitas utamanya terhadap penyediaan lapangan kerja serta kesempatan untuk berdaya secara ekonomi akan menjadi fokus pemerintah dalam G20 tahun ini,” kata Angkie Yudisitia dalam keterangannya, Rabu (26/1).
Diskusi Contact center DITA 143 di KTT G20 pada 2022. Foto: Dok. Istimewa
Presidensi Indonesia dalam forum G20 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mendorong isu terciptanya kesetaraan penyandang disabilitas dalam multi sektor.
Tidak hanya itu, Indonesia juga terus mendorong adanya akselerasi transformasi digital guna memperkuat momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19.
“Dengan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” forum G20 ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, kita akan menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia di G20 dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang di dunia, khususnya Indonesia dalam upaya mendorong terciptanya kesetaraan untuk penyandang disabilitas dalam multi sektor, utamannya transformasi digital,” jelas dia.
Penyandang disabilitas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta
Menurut Angkie, jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, penyandang disabilitas sudah memiliki tantangan dan hambatan yang cukup signifikan dalam mendapatkan akses informasi, kesehatan, transportasi dan infrastruktur serta lapangan pekerjaan.
Sehingga dalam forum G20, pemerintah saling bersinergi untuk mewujudkan akses informasi dan komunikasi berupa Information and Data Center secara digital.
Angkie berharap dengan diwujudkannya contact center berupa video, telepon dan chatbot sebagai sistem pengaduan dan informasi ini bisa menjawab tantangan kehidupan teman-teman penyandang disabilitas di era disruptif teknologi saat ini. Nantinya para penyandang disabilitas dapat menggunakan layanan DITA (Disabilitas Tanah Air) di nomor 143 yang dikelola oleh Komisi Nasional Disabilitas.
Contact center DITA 143 ini akan mulai diaktivasi pada 1 Februari 2022.
“Dengan adanya sistem Information and Contact Centre ini dapat memudahkan teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan berbagai informasi, seperti informasi ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan segala permasalahan penyandang disabilitas, dengan begitu kemudahan akses informasi bisa dirasakan penyandang disabilitas di Indonesia,” kata Angkie.
Angkie mendorong kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus saling bersinergi dan berinovasi untuk mengimplementasikan hak penyandang disabilitas dengan melibatkan penyandang disabilitas, keluarga dan komunitas untuk melakukan kegiatan yang produktif dengan pemanfaatan teknologi.
Angkie menambahkan, saat ini dunia dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat cepat dan masif, karena itu seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali penyandang disabilitas harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan anak penyandang disabilitas di peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 di Bekasi. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online.
“Arahan Presiden Joko Widodo pada Hari Disabilitas Indonesia 3 Desember 2021 menjadi momen penting sebagai pengingat, bahwa kemampuan adaptif terhadap teknologi digital teman-teman penyandang disabilitas perlu ditingkatkan,” kata Angkie.
“Hal itu perlu dilakukan agar transformasi kebijakan dan program yang menjamin inklusivitas penyandang disabilitas terwujud, terus berjalan dan bahkan meningkat di tengah pandemi,” tutup dia.
