Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung di Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang semula ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2022 dipastikan molor. Hal tersebut seiring dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menargetkan proyek kereta cepat tersebut beroperasi pada Juni 2023.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengaku tidak kaget dengan molornya pengoperasian KCJB. Ia malah memprediksi proyek tersebut bakal molor terus pengoperasiannya.
“Iya pastinya akan molor dan akan molor terus. Kan saya sudah bilang, saya sudah bilang waktu itu kan udah enggak usah dibangun, enggak bakal bisa terbangun, kan saya bilang gitu,” kata Agus saat dihubungi, Selasa (18/1).
Meski begitu, Agus mengaku tetap berupaya membantu saat kereta cepat diputuskan jadi dibangun. Hanya saja, ia tidak menampik bakal sulit mengoperasikannya karena investasi yang dibutuhkan sangat mahal.
BACA JUGA
Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 79,9%, Juni 2023 Bisa Beroperasi
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi Juni 2023, Molor 6 Bulan dari Target
Agus menjelaskan persoalan pembangunan kereta cepat saat ini bukan hanya soal konstruksi, tetapi juga permasalahan persinyalan yang belum rampung.
“Gimana mengoperasikan dengan investasi Rp 100 triliun lebih, mau disubsidi berapa triliun? Kan mahal itu. Banyak urusan yang belum beres, (salah satunya) sinyal belum beres. Kalau soal sinyal itu pusing dan mengkhawatirkan, belum selesai lain-lainnya masih banyak, terowongan. Sudahlah saya dari awal sudah bilang enggak usah, tapi presiden ngotot, ya terserah,” ujar Agus.
Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan
Agus merasa molornya pengoperasian kereta cepat tersebut bakal berimbas juga ke APBN. Sebab, kata Agus, mundurnya operasi komersial kereta cepat bisa saja membuat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) lagi. Di tahun lalu, proyek KCJB mendapatkan kucuran PMN dalam APBN mencapai Rp 4,3 triliun.
BACA JUGA
Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Jokowi Setujui Bisa Didanai APBN
“Ya pasti harus pakai PMN lagi, China enggak mau nambah, ya pasti beban lah. Makanya saya bilang enggak usah dibangun tapi kan ngotot. Dua orang yang paling tidak setuju kereta cepat itu saya dan Jonan. Cuma Jonan dipecat, saya masyarakat biasa yang enggak bisa dipecat, cuma dipanggil ke istana,” ungkap Agus.
Lebih lanjut, Agus menuturkan kalau seandainya kereta cepat tersebut sudah beroperasi bukan berarti tidak ada masalah. Ia mencontohkan persoalan nantinya adalah konektivitas khususnya dari stasiun ke tempat tujuan.
“Terus sampai Padalarang ke Bandung konektivitasnya bagaimana, yang dari sini ke Halim saja macet, dari Padalarang ke Bandung macet ya naik apa, mending naik Argo Parahyangan Rp 90 ribu,” tutur Agus.
Menko Marves Luhut Pandjaitan kunjungi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Foto: Dok. PT KCIC
