Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) menyampaikan pandangannya saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut 2023 bakal jadi tahun kritis bagi keuangan negara. Pernyataan bendahara negara jadi salah satu berita populer ekonomi bisnis pada Kamis (27/1).
Berita lainnya yang tak kalah ramai dibaca, soal para arsitek kritik desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berikut rangkumannya:
Sri Mulyani Bicara 2023 Tahun Kritis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 2023 akan menjadi masa kritis bagi keuangan negara. Sebab kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan kedaluwarsa tahun depan.
Dengan habisnya periode kebijakan SKB III, Bank Indonesia (BI) tidak akan lagi membeli surat utang negara untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN.
“Fokus kita tidak hanya di 2022 saat ini. Kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time. Karena pada 2023 SKB kami expired. Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjadi penjaga kami,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1).
Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem burden sharing atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Namun kebijakan tersebut akan berakhir tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, BI nantinya tetap akan membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung seperti yang dilakukan dalam SKB I, II dan III selama ini.
Para Arsitek Ramai-ramai Kritik Desain IKN
Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
Konsep beserta desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dikritik oleh lima asosiasi arsitek dan rancang kota. Para ahli mengemukakan, IKN seharusnya tidak mengedepankan kemegahan, tapi kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya.
“Build more with less, ini menjadi tren global. Bukan menjadi mewah, megah, dan sebagainya. Tapi kota green economy, net zero emission,” ujar Ketua Umum Green Building Council Indonesia Iwan Prijanto, dalam diskusi virtual pada Rabu (26/1).
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Hendricus Andy Simarmata, mengatakan pembangunan IKN mesti mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup. Kedua lapisan sosial, yaitu memastikan pemerataan. Terakhir baru aspek ekonomi dari pembangunan tersebut.
