Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur BI Perry Warjiyo berbincang rapat kerja pengesahan tingkat pertama RAPBN tahun 2020. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap 2023 bakal menjadi tahun paling kritis. Hal itu karena tahun depan Bank Indonesia tidak lagi membantu pembiayaan APBN.
Kabar tersebut menjadi salah satu yang populer di kumparanBisnis. Informasi itu dilengkapi dengan pernyataan Ekonom Senior Faisal Basri yang menyebut pembangunan tol era Presiden Jokowi mahal.
Berikut ini rangkuman selengkapnya berita populer kumparanBisnis sepanjang hari Minggu (30/1):
Tahun 2023 Bakal Jadi Paling Kritis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 2023 akan menjadi masa kritis bagi keuangan negara. Sebab kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan kedaluwarsa tahun depan.
Dengan habisnya periode kebijakan SKB III, BI tidak akan lagi membeli surat utang negara untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN.
“Fokus kita tidak hanya di 2022 saat ini. Kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time. Karena pada 2023 SKB kami expired. Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjadi penjaga kami,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem burden sharing atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Namun kebijakan tersebut akan berakhir tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, BI nantinya tetap akan membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung seperti yang dilakukan dalam SKB I, II dan III selama ini.
Untuk itu sebelum masuk ke masa kritis di 2023, dia berharap kondisi fiskal tahun ini sudah sehat atau paling tidak relatif kuat berdiri sendiri tanpa mendapat dukungan BI. Caranya yaitu dengan menekan tingkat defisit APBN di bawah 3 persen dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.
Biaya Bangun Tol Era Jokowi Mahal
Ekonom Senior Faisal Basri menyebut biaya pembangunan jalan tol era Jokowi jauh lebih mahal. Menurut dia, biaya pembangunan untuk satu kilometer tol sekarang nyaris dua kali lipat lebih mahal ketimbang era sebelum-sebelumnya.
Presiden Jokowi meresmikan jalan Tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 km, Jumat (6/12). Foto: Fahrian Saleh/kumparan
Faisal menganggap adanya praktik kolusi tender alias penunjukan langsung. “Dengan banyak korupsi, nepotisme KKN, menyebabkan ada kolusi tender atau penunjukan langsung. Tidak ada benchmark,” ujar Faisal dalam diskusi virtual, Sabtu (29/1).
Faisal menambahkan, kita memerlukan lebih banyak modal untuk membangun 1 km tol. Di era Jokowi untuk menambah 1 km jalan butuh suntikan modal tambahan 50 persen lebih banyak dari sebelum-sebelumnya.
Sebagai ilustrasi, apabila pembangunan tiap kilometer tol sebelum era Jokowi memerlukan anggaran hingga Rp 4 triliun, maka di era Jokowi butuh setidaknya Rp 6,5 triliun.
