Pertemuan Zulkifli Hasan dan Cak Imin Foto: ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto
Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof. Nurliah Nurdin tak melihat ada alasan yang tepat untuk menunda Pemilu 2024.
Alasan pandemi hingga ekonomi seperti yang diungkap PKB dan PAN pun tak relevan untuk mewujudkan penundaan pemilu.
“Memang di awal pandemi ada negara yang menunda pemilu. Tapi ini 2020, belum tahu model virus ini seperti apa. [Sementara] dari riset, pemilu amanah konstitusi. Ada tak ada dana, harusnya ada [digelar],” kata Nurliah dalam webinar di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Rabu (9/3).
“Kita juga punya rencana IKN yang diatur UU. Yang mana yang lebih penting? UU atau konstitusi [yang atur Pemilu]? So we have money for UU tapi we don’t have money buat election? Ini jadi pertanyaan,” imbuh dia.
Nurliah mengingatkan, di masa krisis pandemi 2020 lalu, Pilkada di Indonesia masih dilaksanakan. Sekarang, justru penanganan pandemi di Indonesia semakin baik, bahkan aturan PCR di transportasi umum pun baru saja dicabut. Sehingga, harusnya tidak ada kondisi bahaya yang mengharuskan penundaan pemilu.
Sebab itu, Nurliah menegaskan alasan dana dan pandemi tak bisa menghalangi Indonesia menggelar pemilu sebagai negara demokrasi. Terlebih penundaan pemilu tidak hanya menyangkut presiden, namun juga DPR, DPD, hingga DPRD.
“Kita sudah dengar Presiden menyatakan siapa pun boleh usulkan penundaan pemilu, tapi pelaksanaan tunduk konstitusi. Pertanyaannya, bisakah konstitusi diubah? Bisa. Karena kita posisi unified government. Oposisi lemah,” lanjut dia.
Gaduh Wacana Tunda Pemilu. Foto: kumparan
“Tapi, menunda pemilu beri kesempatan pejabat politik untuk tambah durasi kekuasaan tanpa pemilu. Ini mencederai demokrasi. Survei LSI pun 74% masyarakat tolak pemilu,” tegasnya.
Menurut Nurliah, yang dibutuhkan Presiden Jokowi yakni legacy kepemimpinan, bukan perpanjangan masa jabatan. Apalagi masih banyak persoalan seperti pemulihan ekonomi, termasuk kelangkaan minyak goreng, yang perlu diselesaikan Jokowi.
“Perlu ketegasan Pak Presiden untuk hentikan [wacana] ini. Ibu Megawati [Ketua Umum PDIP] juga perlu kita dengarkan, ‘kita straight laksanakan konstitusi’. Nah parpol reformasi dan pendukung reformasi harus tetap dukung reformasi. Kita juga perlu fokus pemilu serentak, karena akan ada 272 Plt kepala daerah yang gantikan kepala daerah yang berhenti menjabat di 2022-2023,” papar dia.
Presiden Joko Widodo saat lapor SPT Online di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (4/3/2022). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden
Nurliah juga meminta elite parpol mengedepankan sikap kenegarawanan dan menjunjung demokrasi dengan menutup usul penundaan Pemilu. Ia pun mendorong Jokowi lebih tegas menolak usul penundaan pemilu.
“Unified goverment harus dikawal agar tidak ada ide amandemen untuk kepentingan sesaat. Itu harus dicut Pak Jokowi sendiri, tegas menolak. Pak Jokowi perlu hentikan polemik, Ibu Mega jadi harapan untuk tegas menolak agar bisa berikan legacy kepemimpinan,” tutur dia.
“Demokrasi bergantung pada parpol yang bertanggung jawab, yang harus bertindak sebagai penjaga proses demokrasi. Pemilu ini bukan eksperimen, ini saatnya kita berdemokrasi. Indonesia needs a statement, kita dukung konstitusi,” pungkasnya.
