Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20). Foto: Dok. MPR RI
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang biasa disapa Bamsoet menyebut dominasi platform global sedikit banyak berpengaruh pada media massa konvensional yang ada di Indonesia saat ini. Hal itu menurutnya terlihat mendominasinya platform-platform global saat ini.
Meski memiliki kemampuan dan potensi untuk bersaing, namun menurut Bamsoet, minimnya dukungan sumber daya yang memadai lagi-lagi menjadi penghambat media konvensional menghadapi terpaan dominasi platform global.
“Untuk berhadapan langsung dengan platform global yang sudah telanjur mapan dan mendominasi seperti Google, Facebook (Meta), Youtube, Twitter, Alibaba, dan lain-lain, rasanya untuk saat ini kita belum memiliki dukungan sumber daya yang memadai,” ujar Bamsoet saat menyampaikan sambutan secara daring dalam acara Hari Pers Nasional 2022, Senin (7/2)
“Memutuskan hubungan sama sekali dengan platform digital, atau sikap menolak transformasi digital, adalah sikap yang tidak realistis,” sambungnya.
Ilustrasi sosial media. Foto: Shutter Stock
Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah melalui Kominfo pun hadir menawarkan konsep untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alih-alih mengganggu dominasi platform global tersebut, Kominfo menurut Bamsoet justru memunculkan konsep baru yang diklaim dapat melindungi keberadaan sekaligus eksistensi media massa konvensional.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah mengemukakan prinsip ko-eksistensi (hidup bersama) dan menawarkan konsep hak pengelola media dan hak cipta jurnalistik (atau kita kenal dengan publisher rights) untuk melindungi media massa konvensional,” ucap Bamsoet.
Tak hanya sekadar melindungi kepentingan pers di Indonesia, aturan itu disebut Bamsoet juga dapat menjadi tonggak penting khususnya bagi kedaulatan nasional terutama di bidang digital.
“Sejatinya regulasi tentang publisher rights bukan hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan pers nasional menghadapi dominasi platform global. Lebih dari itu, publisher rights adalah unsur penting untuk membangun kedaulatan nasional di bidang digital,” ungkap Bamsoet.
“Mengapa? Karena dengan kemampuan rekayasa algoritma dan analisis big data, perusahaan dapat memanfaatkan platform global tersebut untuk merekam perilaku digital masyarakat, menganalisa preferensi dan pandangan politik mereka, yang dalam beberapa aspek dapat dimanfaatkan sebagai operasi intelijen yang dapat merongrong kedaulatan negara,” sambungnya.
Ilustrasi media online. Foto: aditia noviansyah/kumparan
Karena itu, kata Bamsoet, saat ini diperlukan adanya langkah-langkah strategis dan hati-hati untuk men-domestifikasi platform digital, untuk melakukan penataan atas kedudukan dan operasi mereka di Indonesia.
Domestifikasi ini menurutnya, dimaknai bahwa eksistensi perusahaan platform global harus menjadi objek hukum yang dapat diatur dan patuh terhadap implementasi hukum-hukum nasional, dan harus beroperasi di dalam jangkauan hukum nasional.
Sehingga melalui langkah tersebut akan muncul kesetaraan status di depan hukum nantinya antara platform global yang ada dengan media massa konvensional di Indonesia.
“Dengan demikian, kedudukan mereka menjadi setara dengan para pelaku usaha nasional, yang selama ini telah taat pada berbagai ketentuan perpajakan, aturan media dan penyiaran, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bamsoet.
“Pada bidang media, kesetaraan di depan hukum ini sangat penting dan fundamental. Sekali lagi perlu saya tegaskan, bahwa kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk melawan platform digital global, melainkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam relasi kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum, serta kesetaraan level kedudukan pada area bisnis yang se-bidang,” tutupnya.
