Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dok. Istimewa
Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengkritisi wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang masih berlanjut. Menurut Herzaky, hal tersebut tidak berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Ini jelas bahwa janganlah kemudian ada segelintir pihak yang mengatasnamakan rakyat. Ini kan mereka yang hanya ingin melanggengkan kekuasaan, yang takut kehilangan kekuasaan. Ini tidak logis. Ini pola pikir yang sangat memalukan rakyat,” kata Herzaky, Kamis (3/3).
Ia meminta Presiden Jokowi segera menyatakan sikap tegasnya untuk menolak rencana tersebut, sehingga polemik ini dapat segera diakhiri.
“Mengapa seakan-akan diorkestrasi? Kami meminta sebenarnya, Bapak Joko Widodo harus tegas sekali berbicara, kalau enggak orang akan mengira dan menuduh Bapak Jokowi di belakang ini,” ujarnya.
Terlebih, elite politik yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 merupakan orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Sehingga, Herzaky menilai akan wajar muncul anggapan liar di masyarakat.
“Karena yang menyebut narasi ini adalah orang-orang penting yang di lingkar dalam beliau. Ini kalau tidak ada statement seperti itu, ya wajar saja muncul spekulasi liar,” beber dia.
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Hari Santri 2021 di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers
Herzaky juga mengapresiasi beberapa ketum partai yang sudah secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu, dan meminta Jokowi melakukan hal serupa.
“Selain Demokrat, kami lihat Ibu Megawati sudah menolak keras. Bapak Prabowo sudah menolak tegas. Terakhir kami lihat Pak Surya Paloh juga. Ini yang kita harapkan, statement-statement yang menyejukkan, yang menunjukkan komitmen kuat pada demokrasi, konstitusi, dan amanah demokrasi,” tegas dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar para politikus tidak mudah mengatasnamakan rakyat dalam mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Herzaky menyinggung hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru yang menyimpulkan mayoritas masyarakat tegas menolak Pemilu 2024 ditunda.
“Tidak boleh siapa pun, pangkat dan jabatannya di negeri ini, dengan gampangnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana?” tanya Herzaky.
“Dari surveinya LSI itu menyatakan masyarakat yang setuju penundaan Pemilu itu hanya 20%, sedangkan yang puas dengan Bapak Presiden Joko Widodo memang 70% lebih,” sambungnya.
Ilustrasi pemilu. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP
Menurutnya, tingginya kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Jokowi tidak bisa diasumsikan sebagai dukungan masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Jokowi.
“Tetapi justru pertanyaan mereka puas tetapi bukan berarti mereka setuju Pemilu itu ditunda dan perpanjangan masa jabatan untuk Bapak Presiden Joko Widodo,” tandas Herzaky.
Sebelumnya, survei nasional LSI menyimpulkan mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Persentase penolakan mencapai 70,7 persen.
“Secara keseluruhan, 70,7 persen lebih menyetujui pendapat kedua artinya menolak perpanjangan jabatan Presiden. Di kalangan yang tahu atau aware dengan isu ini, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen. Di kalangan tidak tahu penolakannya sedikit lebih rendah tetapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen,” papar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Kamis (3/3).
Dari data tersebut, Djayadi menilai penolakan akan semakin meningkat apabila isu perpanjangan masa jabatan Presiden terus disebarkan sehingga makin banyak diketahui masyarakat.
