Nusrat Ghani, eks Menteri Muda Transportasi Inggris. Foto: Justin Tallis/AFP
Seorang anggota parlemen Inggris, Nusrat Ghani, mengaku dipecat dari posisi sebagai menteri muda dalam kabinet pemerintahan PM Boris Johnson akibat agama yang dipeluknya, yakni Islam.
Dikutip dari Reuters, Ghani (49) dipecat pada Februari 2020 silam. Ia dulunya adalah Menteri Muda Transportasi.
Kepada Sunday Times, Ghani mengatakan “kemusliman”-nya menjadi salah satu penyebab pemecatan. Menurut Ghani, ia mengetahui kabar ini dari seorang anggota Whip—tim penegak disiplin parlemen.
“Saya diberitahu bahwa dalam rapat reshuffle di Downing Street, ‘kemusliman’ diangkat menjadi sebuah ‘isu’, status ‘Menteri Muslim Perempuan’ saya membuat rekan-rekan kerja saya tidak nyaman,” ujar Ghani.
“Saya tidak akan berpura-pura dan mengatakan ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya dalam partai ini dan beberapa kali saya secara serius mempertimbangkan apakah saya harus melanjutkan jabatan saya sebagai seorang anggota parlemen atau tidak,” lanjutnya.
Warga Muslim di London, Inggris, saat wabah virus corona. Foto: AFP/Aniel Leal Olivas
Ketua Whip Kabinet, Mark Spencer, mengatakan dirinya menjadi pusat dari pusaran tuduhan Ghani. Ia pun dengan tegas menyangkal adanya diskriminasi di pemerintahan Boris Johnson.
“Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah,” ucap Spencer lewat akun Twitternya.
Seorang juru bicara kantor PM Inggris mengatakan, Johnson sudah pernah menemui Ghani pada Juli 2020 untuk mendiskusikan tuduhan yang sangat serius ini.
“Ia [Johnson] kemudian menulis surat kepadanya, menyatakan keprihatinan, dan memintanya untuk memulai proses komplain resmi. Setelahnya, Ghani tidak melakukan proses itu,” ujar juru bicara yang tak disebutkan namanya.
“Partai Konservatif tidak menoleransi prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apa pun,” lanjutnya.
Ilustrasi lawan Islamofobia. Foto: Reuters/Chris Helgren
Menyoal proses komplain Partai Konservatif, Ghani menegaskan hal tersebut tidak sesuai. Sebab, pemecatan yang dihadapi oleh Ghani berkaitan langsung dengan jabatan di pemerintahan, bukan di partai.
“Sekarang bukanlah waktu yang akan saya gunakan untuk mengungkap ini semua dan saya sudah mengambil setiap jalan dan proses yang menurut saya tersedia bagi saya. Tetapi, sudah banyak orang yang sudah mengetahui apa yang terjadi pada saya,” ucap Ghani dalam keterangannya.
Sebelumnya, Partai Konservatif sudah beberapa kali menghadapi tudingan Islamofobia.
Bahkan sebuah laporan yang dirilis Mei 2021 mengkritik Partai Konservatif soal langkah mereka dalam menangani komplain diskriminasi terhadap Muslim.
PM Boris Johnson pernah dihujani kritik pedas akibat menyebut wanita pengguna burqa “mirip kotak surat”. Johnson akhirnya meminta maaf atas tulisannya di kolom opini surat kabar tersebut.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Inggris. Foto: ANDY BUCHANAN/AFP
PM Johnson Perintahkan Penyelidikan
Pada Senin (24/1), PM Johnson akhirnya memerintahkan penyelidikan atas klaim Ghani.
“Perdana Menteri telah meminta Kantor Kabinet untuk melaksanakan penyelidikan soal tuduhan yang dibuat oleh anggota Parlemen Nusrat Ghani,” ujar juru bicara Johnson.
“Perdana Menteri kini meminta para pejabat untuk menyampaikan fakta-fakta soal apa yang terjadi. Ia menganggap klaim seperti ini sangatlah serius,” sambung jubir Johnson.
Ghani menyambut baik penyelidikan ini. Kabar ini disampaikan menyusul perbincangan antara Ghani dengan Johnson yang berlangsung pada Minggu (23/1) malam.
“Seperti yang sudah saya katakan kepada Perdana Menteri malam kemarin, yang saya inginkan adalah supaya kasus ini ditangani dengan serius dan agar ia [Johnson] melakukan investigasi,” kata Ghani di akun Twitternya.
