Wakil Ketua Dewan Penasehat Hanura Inas Nasrullah Zubir. Foto: Facebook/Inas Nasrullah
Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah menegaskan pihaknya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden, seperti yang disuarakan PKB, Golkar hingga PAN. Ia menilai penundaan pemilu merampas hak rakyat dan inkonstitusional.
“Adanya wacana beberapa parpol agar Pemilu 2024 ditunda, merupakan perampokan kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi, tidak boleh diganggu gugat haknya untuk memberikan pilihan politiknya setiap 5 tahun sekali,” kata Inas saat dihubungi wartawan, Jumat (4/3).
Wacana tetap saja wacana dan sulit untuk diwujudkan karena bertentangan dengan konstitusi NKRI. Hanura tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu tersebut.-Inas Nasrullah
Inas melanjutkan, penundaan pemilu hanya akan menguntungkan partai-partai politik yang kadernya duduk di kabinet dan parlemen. Bisa saja jabatan para kader ini akan diperpanjang, sementara masyarakat tak mendapat keuntungan.
“Begitu juga dengan kader-kader partai politik yang duduk sedang duduk DPR akan menikmati perpanjangan waktu juga. Di lain sisi justru rakyat gigit jari,” ujar Inas.
Presiden Jokowi menghadiri acara Hanura. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Takkan Mudah Terwujud
Inas menegaskan, penundaan Pemilu 2024 bisa dilakukan melalui amandemen UUD 1945 seperti yang diusulkan sejumlah pihak. Tetapi, menurutnya, hal ini tak akan mudah terwujud dengan kepentingan sejumlah pimpinan parpol yang sedang bersiap menjadi calon presiden di 2024.
Misalnya, ia menyoroti Partai Gerindra tengah mengusung Ketum Prabowo Subianto. Kemudian PDIP yang berniat mengusung Ketua DPP Puan Maharani sebagai capres atau cawapres.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (kiri) menjawab pertanyaan dari wartawan seusai mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
“Apabila ada upaya melalui fraksi-fraksi di MPR yang berkeinginan mengamandemen UUD 45 hanya untuk melegalkan penundaan pemilu, maka jalan terjal yang akan dihadapinya,” papar dia.
“Belum tentu Gerindra dan PDIP mau ikut-ikutan Cak Imin [yang mengusulkan penundaan pemilu]. Apa mungkin Pak Prabowo menunda naik takhta? Atau apa mungkin Ibu Mega menunda putrinya naik takhta?” tambahnya.
Inas berpendapat wacana penundaan pemilu justru mengancam kestabilan pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, meminta Jokowi untuk bijak dalam menanggapi usulan para pihak terkait penundaan Pemilu 2024.
Kita berharap Pak Jokowi wise dalam menghadapi dinamika politik ini. Jangan sampai wacana penundaan pemilu menjadi turbulensi politik yang mengguncang roda pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 2,5 tahun lagi.-Inas Nasrullah
