Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Mabesad, Rabu (2/3). Foto: Jonathan Devin/kumparan
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin Rapat Pimpinan TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Rabu (2/3).
Dudung mengungkapkan masalah radikalisme akan dibahas dalam rapat itu. Kepada jajarannya, ia mengarahkan agar lebih berhati-hati dalam mengundang penceramah.
“Nanti itu menjadi suatu poin yang nanti akan saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem, ya, jangan sampai salah-salah kita dalam memilih, mengundang penceramah,” ujar Dudung kepada wartawan, Rabu (2/3).
Sebab menurut Dudung, para penceramah yang diundang perlu dipastikan pemahaman-pemahaman yang dimilikinya. Jangan sampai mengandung radikalisme.
“Kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme sehingga ini jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus nyampe ke keluarga kita,” pungkasnya.
Hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). Dalam kegiatan tersebut, Jokowi menyebut anggota TNI-Polri tak bisa ikut demokrasi. Apalagi dengan sembarang mengumpulkan orang-orang dan mengundang penceramah.
“Ini bukan hanya Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu itu memanggil ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” jelas dia.
“Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati,” tegas Jokowi.
