Suasana rapat evaluasi yang dipimpin Wali Kota Ternate M.Tauhid Soleman didampingi Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marssaoly. Foto: Istimewa
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, Rabu (9/3). Rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman itu, dipusatkan di kantor Bappelitbangda Kota Ternate.
Didampingi Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly, usai rapat, M.Tauhid Soleman, kepada cermat menjelaskan, rapat tersebut merupakan agenda tahunan Bappelitbangda yang melibatkan semua pimpinan OPD, Kasubag Perencanaan, dan para Camat.
“Kurang lebih poin dari tujuan rapat ini adalah bagaimana mensinergikan program kegiatan OPD dengan target-target indikator yang sudah tertuang dalam RPJMD dan Renstra masing-masing OPD,” kata Tauhid.
Ia bilang, dalam pengelolaan pemerintahan, rapat evaluasi penting dilakukan untuk mengecek data sekaligus mengetahui perkembangan kinerja setiap OPD. Dengan begitu, juga mempermudah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota pada 17 Maret 2022 mendatang.
“Data-data itulah yang akan menjadi acuan bahan Bappalitbangda dalam menyusun LKPJ. Karena ini ketentuan, sehingga OPD wajib hadir di rapat evaluasi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi juga bagian dari menjaga konsistensi atas implementasi RPJMD, sebagaimana amanat Permendagri nomor 17 terkait tata cara evaluasi dan monitoring.
“Dan ini menjadi sprit baru untuk perbaiki tahapan perencanaan agar lebih berkualitas,” katanya.
Karena itu, ia menekan kepada semua OPD untuk bekerja keras, lebih fokus agar dapat membuat inovasi-inovasi baru.
“Saya tak hanya evaluasi program kerja, tapi juga pimpinan OPD sesuai laporan kerja-kerja yang disampaikan. Termasuk data-data laporan dari Bappelitnagda,” tandasnya.
Semanatara, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menjelaskan, evaluasi sebagai alat bantu pemerintah dalam menyusun, menetapkan dan mengelola kebijakan. Dalam konteks dokumen perencanaan, tambah Rizal, yaitu RPJMD dan RKP, perlu dievaluasi untuk menelusuri, mengukur, dan menganalisa hasil dan capaian pelaksanaan rencana. Termasuk dengan sejumlah indikator pembangunan yang telah ditetapkan.
“Karena perubahan dan perbaikan harus segera dilakukan melalui upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian rencana pembangunan,” ucap Rizal.
Mantan Kadis Parawisata ini bilang, salah satu kekurangan sistem perencanaan dan penganggaran di masa lalu adalah terlalu menitikberatkan pada dimensi input. Kelemahan itu, kata ia, dicoba untuk dikoreksi dengan pendekatan output based, yakni melihat seberapa besar hasilnya.
“Koreksi lebih jauh, kinerja bukan sebatas mengukur pengeluaran, melainkan juga hasil dan dampak,” pungkasnya.
—
Sansul Sardi
