Siswa SMP Negeri 1 Depok mulai mengikuti pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka (PTM). Foto: Dok. Istimewa
Kasus aktif COVID-19 Kota Depok terus mengalami peningkatan seiring meluasnya varian Omicron. Namun, Pemkot Depok memutuskan tetap melaksanakan PTM 100 persen.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengakui terjadi lonjakan kasus Covid-19. Namun, berdasarkan acuan dari SKB 4 Menteri, Kota Depok masih berada di level dua tetap melaksanakan PTM.
“Lonjakan kasus cukup meningkat, kemarin kasus aktif mencapai 127 kasus,” ujar Idris, Senin (24/1).
Berdasarkan data dari informasi Covid-19 Kota Depok pada Minggu (23/1), kasus aktif Covid-19 bertambah 127 kasus dari sebelumnya 741 kasus. Sehingga total menjadi 868 kasus.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Foto: Dok. Istimewa
Sedangkan kasus kesembuhan mencapai 103.724 kasus, kasus meninggal dunia 2.172 kasus dan total kasus konfirmasi secara keseluruhan mencapai 106.764 kasus.
Terkait kasus varian Omicron, menurut Idris berdasarkan pemetaan Jawa Barat, varian Omicron dinilai dari sisi serangannya tidak berbahaya. Namun varian Delta dinilai paling banyak menularkan di Kota Depok.
“Untuk Varian Delta serangannya masih kuat ini yang harus kita waspadai,” ucap Idris.
Idris mengungkapkan, penularan Covid-19 di Kota Depok, Kelurahan Leuwinanggung masih mencatatkan nol kasus. Sementara kelurahan lainnya telah mencatatkan kasus. Bahkan beberapa kelurahan ditemukan kasus aktif mencapai puluhan.
“Bahkan sudah ada kasus aktif di kelurahan yang mencapai 40 kasus,” ungkap Idris.
Meski begitu pelaksanaan PTM 100 persen tetap dilaksanakan. Pemkot Depok melaksanakan PTM mengacu kepada pembagian level dan putusan SKB 4 Menteri dan Kota Depok berada level.
“Level 1 dan 2, kegiatan PTM sekolah tetap dapat dilaksanakan 100 persen, kalau level 3 nanti 50 persen, dan kalau naik lagi bisa 25 persen,” tutur Idris.
Siswa SMP Negeri 1 Depok mulai mengikuti pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka (PTM). Foto: Dok. Istimewa
Lebih lanjut, mengantisipasi terjadinya temuan kasus atau penularan Covid-19 di sekolah, Idris menuturkan setiap sekolah sudah memiliki Satgas.
Nantinya Satgas melaksanakan pengawasan prokes yang sudah ada atau terbentuk. Sedangkan ketentuan jam pembelajaran dilaksanakan selama enam jam, siswa dan guru membawa bekal dari rumah dan menutup sementara keberadaan kantin di sekolah.
“Terkait mitigasi nanti kita lihat hasil dari tracing, kita akan lihat sekolahnya, ada itunya. Nanti kita lihat,” tutup Idris.
