Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani di titik nol ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: Instagram/@smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mungkin akan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 dalam dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, 19 Januari 2022 lalu.
PEN merupakan anggaran penanganan COVID-19. Nantinya, Kementerian Keuangan akan memasukkan pendanaan IKN ke klaster baru di PEN yaitu Penguatan Pemulihan Ekonomi. Dalam klaster ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 178 triliun. Pernyataan Sri Mulyani menuai protes. Salah satunya ekonom Faisal Basri.
Faisal Basri Sebut Rencana Pemerintah sebagai Kejahatan Luar Biasa
Ekonom senior Faisal Basri menilai, penggunaan dana PEN untuk proyek ibu kota baru merupakan kejahatan luar biasa. Pasalnya, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan ekonomi masih harus dipulihkan dari dampak tersebut.
“Ingat sekarang ini kita masih kondisinya darurat, ada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan jadi UU Nomor 2 Tahun 2020, karena ada keadaan darurat maka diberikan keleluasaan penuh untuk pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dari mana pun demi untuk COVID,” ujar Faisal Basri dalam diskusi ICW, Jumat (21/1).
“Nah sekarang sudah demi untuk COVID mau disisihkan untuk ibu kota baru, waduh ini kejahatan luar biasa. Sudah dikasih keleluasaan tapi disalahgunakan. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengalihkan anggaran dari COVID ke ibu kota baru,” tegasnya.
Menurut dia, seharusnya pemerintah banyak mengalihkan anggaran untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19. Bukan malah memangkasnya.
Faisal Basri saat ditemui di Anomali Coffee, Menteng. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan
Nilai Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Masih Gelap Sumbernya
Usulan Sri Mulyani untuk menganggarkan pembangunan IKN melalui dana PEN ditolak oleh anggota Komisi XI DPR yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan. Merespons penolakan itu, Sri Mulyani mengatakan akan mencari sumber lain bila dana PEN tak diizinkan.
Melihat itu, Ekonom Senior Faisal Basri menilai anggaran pembangunan IKN masih gelap. Sebab tak ada kejelasan pos anggaran, malah sampai memangkas dana penanganan COVID-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani di titik nol ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: Instagram/@smindrawati
“Kemarin Ibu Sri Mulyani kan di-challange, akan mengalihkan dari PEN, lantas ada anggota DPR yang bilang melanggar UU, kalau melanggar oke kita tidak akan lakukan kita akan cari sumber lain, nah kan berarti masih gelap sumbernya. Pokoknya, nah pokoknya itu tadi,” ujar Faisal.
Dia menilai di masa kepemimpinan Jokowi banyak pembangunan fisik, seperti infrastruktur yang tak sesuai dengan perencanaan. Akhirnya pembiayaannya pun tak jelas. Selain anggaran pembangunan IKN yang masih gelap, Faisal Basri mengatakan proyek lainnya yang dinilai tak jelas adalah kereta cepat.
