Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Foto: Birgita/Tugu Jogja
Pemerintah menetapkan 1 Maret menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Keputusan itu dibacakan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada 1 Maret 2022 lalu.
Hal ini pun mendapat respons baik dari berbagai pihak. Seorang peneliti senior di Institute of public policy and economic studies (Inspect), Ahmad Maruf menilai keputusan pemerintah sudah tepat. Menurutnya, ada pembelajaran sejarah berkaitan pentingnya menegakan kedaulatan NKRI di mata dunia.
“Keppres 2/2022 ini sejalan dengan hasil para ilmuwan dan sejarahwan yang menempatkan peran sentral Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan juga Panglima Besar Jendral Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang yang saat itu kalau tidak salah masih bernama TRI,” kata Ahmad Maruf, Jumat (4/3/2022).
Peneliti senior di Institute of public policy and economic studies (Inspect), Ahmad Maruf. Foto: istimewa
Ia mengungkapkan, tiap tokoh bangsa punya peran sejarah yang penting dalam penegakan kedaulatan RI. Sebut saja Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memiliki track record sebagai ahli strategi dan panglima perang nampak pada palagan Ambarawa.
“Itulah yang membangun legitimasi kepemimpinan Pak Dirman. Pada SU 1 Maret banyak juga yang berperan dalam posisi masing-masing, seperti Pak Harto, Pak Nasution, Pak Urip Sumohardjo, Kawilarang, Pak Simatupang, Pak Bambang Sugeng dan lainnya. Banyak tokoh yang ikut peran termasuk Pak Harto sebagai pelaksana,” kata Ahmad Maruf.
Sosok Soeharto pun turut berperan dalam hal ini. Menurut Ahmad Maruf, Soeharto menjadi pelaksana kebijakan untuk menjabarkan di tingkat taktik perang. Perintah mobilisasi angkatan perang dari Menhan yang dalam konteks strategi, mobilisasi dan lain-lain oleh Jenderal Sudirman.
“Tatkala menempatkan Sri Sultan HB IX dan juga Panglima Angkatan Perang, maka pembelokan sejarah yang kini diluruskan. Perlu dicatat bahwa Ibu kota negara ketika dipindahkan dalam kondisi tidak aman, yang mengundang ke Jogja itu Sri Sultan HB IX. Bahkan APBN RI pertama kala itu, dibiayai Sri Sultan HB IX setidaknya sekitar 5 juta Golden. Kontribusi pemikiran dan pengorbanan Aset meneguhkan peran Sri Sultan IX sangatlah sentral,” kata Ahmad Maruf. (Len)
Tonton video menarik dari Tugu Jogja berikut ini:
