Presiden Jokowi menghadiri Sidang Pleno Khusus Laporan Mahkamah Kostitusi 2021.. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Rencana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat. Kali ini, disampaikan oleh para ketua umum partai politik yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartanto.
Muhaimin mengatakan, inisiatif itu muncul usai menerima aspirasi dari sejumlah pelaku UMKM, pebisnis dan analis ekonomi dari berbagai perbankan di Gedung DPR, Senayan.
“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Cak Imin di Harlah PKB ke 20 tahun. Foto: Jamal Ramdhan/kumparan
Sedangkan Zulkifli Hasan mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa Pemilu 2024 harus dipertimbangkan diundur. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus.
“Kedua, perekonomian belum baik. Pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5%. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih,” lanjut pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Alasan ketiga yaitu perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Misalnya perang Rusia dan Ukraina serta tidak menentunya harga minyak dunia.
“Keempat, pemilu ini biayanya besar. Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp 180-190 triliun,” kata Wakil Ketua MPR Fraksi PAN ini.
Alasan kelima, Zulhas menilai keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi harus terus dijalankan.
Ketum PAN Zulkifli Hasan. Foto: PAN
Lalu Airlangga, belum secara eksplisit mengambil sikap terkait penundaan Pemilu. Tetapi, ia menunjukkan sinyal kuat akan mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 baik dari aspirasi rakyat maupun elite parpol lain.
Para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak, sempat curhat kepada Airlangga ingin pemerintahan Jokowi berlanjut. Airlangga kemudian berjanji menyampaikan aspirasi tersebut pada Jokowi.
“Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” ucap Airlangga.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat kunjungan kerja ke Siak, Pekanbaru, Kamis (24/2/2022). Foto: Dok. Istimewa
Selain mereka, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga pernah menyampaikan penundaan Pemilu 2024. Bahlil menyebut, banyak pengusaha ingin Pemilu 2024 diundur.
Lalu bagaimana sikap Jokowi terkait rencana penundaan Pemilu 2024? Sejauh ini, Jokowi belum bersuara.
Akan tetapi, Jokowi sudah beberapa kali menyatakan menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut beberapa pernyataan Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden:
Presiden Jokowi saat menghadiri pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Desember 2019
Eks Wali Kota Solo itu pertama kali bicara soal jabatan presiden 3 periode pada Desember 2019.
Jokowi kala itu bahkan menyebut, pihak yang menyebarkan isu ini memiliki tiga motif tersendiri.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya,” kata Jokowi saat berbincang dengan awak media pada 2 Desember 2019 di Istana Merdeka, Jakarta.
“Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan,” tambah Jokowi.
Jokowi juga menolak amandemen UUD 1945.
Presiden Jokowi menghadiri Summit for Democracy secara virtual di Istana kepresidenan Bogor, Kamis (9/12/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Maret 2021
Jokowi kembali berbicara soal isu wacana 3 periode pada Maret 2021. Ketika itu, isu ini muncul dari tudingan eks Ketua MPR Amien Rais.
Amien menyebut, ada skenario yang digunakan agar Jokowi dapat dipilih kembali yakni dengan meminta adanya sidang istimewa MPR.
Jokowi menegaskan, dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” kata Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, dirinya sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. UUD 1945, kata Jokowi, telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang harus dipatuhi bersama.
Lalu bagaimana sikap Jokowi kali ini? Menarik untuk ditunggu.
