Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membuka Rapat Koordinasi Pertama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 secara virtual, Rabu (9/3/2022). Foto: PPID DKI Jakarta
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengadakan rapat koordinasi secara virtual dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pada Rabu (9/3).
Riza yang juga sebagai Ketua TKPK Provinsi DKI Jakarta memastikan semua program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif.
Tentunya hal ini selaras dengan tujuan TKPK Provinsi DKI Jakarta, yaitu untuk menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Jakarta.
Pada kesempatan ini Riza juga menekankan pentingnya satu basis data rujukan utama (Basis Data Terpadu), dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Jakarta agar lebih efektif dan optimal.
“Dalam Rapat Koordinasi TKPK kali ini, saya berharap momen ini dapat menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama memetakan akar permasalahan dan merumuskan strategi yang terbaik dalam rangka penggunaan satu rujukan utama Basis Data Terpadu yang dikelola oleh sebuah Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat berbasis Teknologi Informasi,” ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Menyusuri Rumah Bedeng Di Kalijodo Foto: Wandha Nur/kumparan
Basis Data Terpadu ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program TKPK nanti.
“Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk mengetahui perubahan status kesejahteraan penduduk, serta riwayat program-program yang diterima oleh penerima manfaat; baik itu rumah tangga, keluarga, individu maupun kelompok. Hal-hal tersebut merupakan dasar yang penting dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program,” jelas Wagub Ariza.
Basis Data Terpadu perlu adanya keberadaan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang saling terintegrasi. Untuk itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sebab, melalui lembaga ini Pemprov DKI mendapat keleluasaan akses dan pengembangan data sasaran, seperti data kependudukan.
“Saya meminta, koordinasi tidak berhenti di momen rapat kali ini. Koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar dilanjutkan untuk menghasilkan sebuah grand design Pengembangan Pengelolaan Data Terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jakarta,” ujarnya.
Menurut Riza, dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan keselarasan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yakni: universal, integration dan no one left behind. Agar menjadikan kota Jakarta sebagai kota dengan visi pembangunan yang maju dan bahagia warganya.
Reporter: Fadelia Fauziah Rahma
