Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat hadiri acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas secara daring. Foto: KIP
Lonjakan kasus corona akibat varian Omicron terus terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu (26/1) sore, terdapat penambahan kasus infeksi baru sebanyak 7.010 kasus.
Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali menjadi lima besar provinsi penyumbang kasus terbanyak di Indonesia.
Kondisi tersebut tak membuat Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkejut. Menurutnya, peningkatan kasus infeksi khususnya pada bulan Februari hingga awal Maret sudah diprediksi pemerintah. Prediksi itu sejalan dengan perkembangan laju penularan varian Omicron tak hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia.
“Kita memang sudah memperkirakan bahwa memang Februari dan awal Maret itu akan terjadi peningkatan melihat perkembangan Omicron di seluruh dunia ini terjadi,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Kamis (27/1).
Meski begitu, Ma’ruf memastikan pemerintah telah mengantisipasi hal itu agar tidak ada lagi penambahan jumlah kasus signifikan, berkaca pada pengalaman kasus varian Delta beberapa waktu lalu.
“Tetapi kita sudah mengantisipasi supaya kenaikannya itu tidak eksponensial seperti yang terjadi di beberapa negara. Karena itu melakukan pengetatan-pengetatan ya khususnya dalam penerapan protokol kesehatan, masker, dan juga menjaga jarak,” ucap Ma’ruf.
Selain pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat, 3T, penerapan aplikasi PeduliLindungi, hingga vaksinasi masih jadi cara ampuh bagi pemerintah saat ini untuk memastikan varian Omicron tak memberikan dampak terlalu dalam. Khususnya bagi fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia.
“Testing, tracing, treatment itu terus kita lakukan lebih cepat lagi untuk mengetahui lebih banyak yang misalnya terkena. Kemudian juga vaksinasinya dipercepat baik yang pertama, kedua dan juga booster, terutama juga lansia dan anak anak, kemudian juga penerapan peduli lindungi itu terus kita tekankan,” ujarnya.
Karenanya, ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan sejumlah pengetatan yang telah ditentukan dalam beberapa minggu ke depan. Termasuk kewajiban karantina bagi WNI maupun WNA setibanya di Indonesia.
“Ini memang tren global ini sudah tinggi, karena itu kita antisipasi untuk dan juga yang datang dari luar negeri dengan membuat karantina, kita lakukan pemeriksaan yang ketat dan kemudian karantina,” kata Ma’ruf.
“Tidak ada dispensasi-dispensasi tanpa karantina. Ini untuk mencegah melonjaknya seperti di Inggris, Amerika, India juga dan Malaysia,” tutupnya.