Rusia-Ukraina: Tindakan Apa Saja yang Termasuk Kejahatan Perang?

Rusia-Ukraina: Tindakan Apa Saja yang Termasuk Kejahatan Perang?

Nasional

Kerusakan di Universitas Nasional Kharkiv – Rusia menyangkal telah melakukan kejahatan perang.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai investigasi terhadap kejahatan perang di Ukraina, setelah Rusia dituduh melancarkan serangan pada warga sipil.

Kepala jaksa ICC mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti tentang dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Investigasi dibuka atas permintaan dari 39 negara. Rusia membantah telah menyasar warga sipil.

Berikut ini penjelasan tentang kejahatan perang dan tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepada Rusia.

Apakah yang dimaksud dengan kejahatan perang?

Badan hukum yang mendefinisikan kejahatan perang adalah Konvensi Jenewa, Hukum dan Kebiasaan Perang (Laws and Customs of War), dan, dalam beberapa kasus ad hoc, ketetapan lembaga-lembaga seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan untuk Rwanda.

Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang menetapkan standar hukum internasional untuk perlakuan manusiawi dalam perang.

Tiga konvensi pertama melindungi orang-orang yang bertempur dan tawanan perang, sementara yang keempat – diadopsi setelah Perang Dunia Dua – melindungi warga sipil di dalam zona perang. Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, termasuk Rusia.

Rusia menyerang Ukraina:

PERKEMBANGAN TERAKHIR: Laporan terbaru invasi Rusia ke Ukraina

LATAR BELAKANG: Mengapa Putin menginvasi Ukraina?

DALAM PETA: Dari mana saja Rusia menyerang?

KONDISI WNI: Usaha menyelamatkan WNI dari medan perang

Penandatanganan Konvensi Jenewa pada 1949.

Definisi kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa Keempat meliputi:

Pembunuhan yang disengaja

Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi

Penghancuran dan perampasan properti secara berlebihan, tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer

Penyanderaan

Deportasi atau penahanan secara tidak sah

Statuta Roma 1998, perjanjian internasional penting lainnya terkait konflik bersenjata, juga dapat menjadi pedoman untuk tindakan-tindakan yang umumnya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Definisinya untuk kejahatan perang termasuk:

Sengaja mengarahkan serangan terhadap populasi warga sipil atau individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran

Sengaja meluncurkan serangan dengan pengetahuan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera pada warga sipil

Serangan atau pengeboman, dengan cara apapun, terhadap kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak dipertahankan

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa jenis bangunan tertentu, misalnya rumah sakit, atau tempat ibadah dan pendidikan, tidak boleh disasar dengan sengaja.

Ia juga melarang penggunaan jenis senjata tertentu, serta gas beracun.

Apa itu ICC dan bagaimana kejahatan perang diadili?

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di Den Haag, Belanda, didirikan pada tahun 1988 berdasarkan Statuta Roma. Ia adalah institusi independen untuk menuntut individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius menyangkut masyarakat internasional.

ICC menyelidiki kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Setiap negara dapat menuntut tersangka kriminal di pengadilan masing-masing. ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksi ketika negara tidak bisa atau tidak mau melakukannya – ini adalah ‘pengadilan paling akhir’.

Gedung Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

ICC tidak memiliki tenaga kepolisiannya sendiri dan mengandalkan kerja sama dari negara untuk menangkap tersangka. Hukuman yang dijatuhkan oleh ICC dapat mencakup hukuman penjara dan denda.

Rusia dan Ukraina tidak termasuk dalam 123 negara anggota ICC namun Ukraina telah mengakui yurisdiksinya, yang berarti ICC dapat menyelidiki dugaan-dugaan pelanggaran tertentu di sana.

Negara-negara besar lainnya yang bukan anggota ICC antara lain AS, China, dan India.

Apakah sebelumnya pernah ada pengadilan untuk kejahatan perang?

Selama Perang Dunia Dua, pembantaian jutaan orang – terutama kaum Yahudi – oleh Nazi Jerman, dan penganiayaan terhadap warga sipil serta tawanan perang mendorong negara-negara Sekutu untuk menuntut orang-orang yang mereka yakini bertanggung jawab.

Pengadilan Nuremberg pada 1945 dan 1946 berujung pada hukuman mati bagi 10 pemimpin Nazi. Proses serupa dimulai di Tokyo pada 1948, yang menjatuhkan hukuman gantung kepada tujuh komandan tentara Jepang.

Para terdakwa di pengadilan Nuremberg pada 1946.

Pengadilan tersebut menetapkan preseden untuk penuntutan-penuntutan setelahnya.

Pada 2012, panglima perang Kongo Thomas Lubanga menjadi orang pertama yang dihukum oleh ICC ketika dia dinyatakan bersalah atas tuduhan merekrut dan menggunakan tentara anak di pasukan pemberontaknya pada 2002 dan 2003. Dia dihukum penjara empat belas tahun.

Thomas Lubanga di Pengadilan Pidana Internasional pada 2012.

Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah lembaga bentukan PBB yang dibentuk untuk mengadili kejahatan yang dilakukan selama Perang Yugoslavia. Pengadilan itu berlangsung dari tahun 1993-2017.

Pada 2016, ICTY menyatakan Radovan Karadzic, seorang mantan pemimpin Serbia Bosnia, bersalah atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perannya dalam konflik tersebut. Ratko Mladic, komandan militer pasukan Serbia Bosnia, juga dinyatakan bersalah atas kejahatan yang sama pada 2017.

Pengadilan ad hoc lainnya juga telah mengadili sejumlah individu atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Rwanda dan Kamboja. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda adalah institusi pertama yang mengakui pemerkosaan sebagai sarana untuk melakukan genosida.

Apa yang dituduhkan kepada Rusia?

Sejumlah kota, termasuk Kyiv, Kharkiv, dan Kherson, telah diserang dalam beberapa hari terakhir.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan kejahatan perang setelah Rusia meluncurkan serangan udara di Kharkiv, yang menewaskan warga sipil.

Serangan proyektil menghantam bangunan pemerintah regional di Kharkiv pada 1 Maret.

Moskow juga dituduh menggunakan bom tandan (cluster bomb) dalam serangan lainnya di kota itu. Bom tandan adalah senjata yang menghamburkan amunisi-amunisi kecil ketika mereka dijatuhkan.

Senjata tersebut dilarang oleh banyak negara berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Bom Tandan pada 2008, tetapi tidak di Rusia atau Ukraina yang belum menandatangani perjanjian tersebut.

Kendaraan warga sipil yang rusak di Kharkiv.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan duta besar Ukraina ke PBB juga menuduh Rusia menggunakan bom vakum dalam serangan di kota Okhtyrka, wilayah timur laut Ukraina.

Bom vakum adalah senjata termobarik yang dapat mengakibatkan kehancuran besar dengan meledakkan bahan bakar dalam wujud kabut gas.

Tidak ada hukum internasional yang secara spesifik melarang penggunaannya, namun jika suatu negara menggunakannya untuk menyasar populasi warga sipil di area permukiman, sekolah, atau rumah sakit, mereka dapat didakwa dengan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

Kremlin menyangkal telah melakukan kejahatan perang atau menggunakan bom tandan dan bom vakum. Mereka menepis tuduhan tersebut, menyebutnya ‘berita palsu’.

Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu, berkata: ‘Serangan hanya dilancarkan pada target militer dan hanya menggunakan senjata presisi tinggi.’